Faksi Asing Soroti Omnibus Law, Cemaskan Kerusakan Rimba Indonesia Makin Bertambah Parah, Waktu pekerja serta pengunjuk rasa mengatakan penampikan omnibus law UU Cipta Kerja berkaitan rumor ketenagakerjaan, faksi asing turut mengatakan kecemasan. Tetapi mereka menyorot bagian lain undang-undang Omnibus Law yang akan berefek kurang baik di rimba serta kekayaan keanekaragaman resapi.
Barisan hak asasi manusia Amnesty International menyebutkan undang-undang itu ‘bencana’ menjelaskan RUU itu disahkan lewat parlemen tiada diskusi khalayak yang bermakna serta mengomentari proses pengaturannya untuk tidak jelas. Direktur Eksekutif Amnesty Indonesia Usman Hamid menjelaskan dalam satu pengakuan jika undang-undang itu akan “bikin rugi dompet karyawan, keamanan kerja serta hak asasi mereka keseluruhannya.”
Tapi sesaat protes sudah fokus di kecemasan atas hak-hak tenaga kerja, beberapa pencinta lingkungan menjelaskan undang-undang itu longgarkan perlindungan lingkungan serta bisa mengakibatkan penggundulan rimba yang semakin makin tambah meluas serta hilangnya habitat.
Untuk dipahami, rimba hujan Indonesia ialah yang paling besar ke-3 di dunia sesudah Amazon serta Cekungan Kongo Afrika serta dengan ekologis penting untuk keanekaragaman resapi yang kaya, dengan hewan termasuk juga gajah, macan pohon, beruang madu serta orangutan yang terancam musnah.
Deforestasi sudah menggerakkan banyak spesies tuju kemusnahan serta pengamat lingkungan mengingatkan jika undang-undang itu bisa memberikan mereka “dorongan kuat ke pinggir,” kata Phelim Kine, direktur senior Asia di barisan kampanye lingkungan Mighty Earth.
-
Kenapa Pencinta Lingkungan Cemas?
Indonesia menyuplai lebih dari 1/2 minyak sawit dunia serta industri ini memberi seputar 2,4% pada PDB negara. Tapi industri ini adalah pemicu penting deforestasi di Indonesia serta minyak sawit mempunyai efek yang menghancurkan lingkungan.
Undang-undang yang akan meniadakan kriteria jika propinsi di Indonesia mempunyai tutupan rimba sejumlah 30%, tingkatkan kecemasan jika industri ekstraktif serta perkebunan kelapa sawit bisa dengan mencolok tingkatkan pembukaan tempat serta tingkatkan perselisihan atas tanah serta hak-hak warga tradisi.
Barisan lingkungan Indonesia, Yayasan Madani Berkepanjangan mengingatkan jika undang-undang itu akan lemahkan perlindungan lingkungan untuk rimba serta beberapa propinsi sebagai rumah untuk perkebunan kelapa sawit, seperti Riau, Jambi, serta Sumatera Selatan, dapat kehilangan rimba alam seutuhnya dalam 20 tahun.
“Itu mengagetkan, itu sama juga dengan memberitahu masyarakat Amerika Serikat jika satu perusahaan Amerika akan merusak Yosemite, atau di Inggris jika mereka akan buka Area Lake. Efek lingkungan hampir tidak terhitung,” kata Kine. Yang menambahkan kecemasan ialah jika awalnya, perusahaan bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan di konsesi mereka, apa mereka bersalah atau mungkin tidak. Tapi beberapa pencinta lingkungan menjelaskan ketetapan “keharusan ketat” ini saat ini tidak jelas serta bukti pelanggaran saat ini dibutuhkan untuk tuntut perusahaan.
Beberapa petinggi menjelaskan ini untuk memberi kejelasan hukum dalam penyidikan kriminil, menurut Reuters, tapi beberapa pengamat lingkungan cemas hal tersebut akan lemahkan undang-undang yang diperuntukkan untuk tuntut perusahaan yang mengakibatkan kebakaran rimba. “Kami cemas perombakan proses pertanggungjawaban akan mengaburkan batasan dalam persidangan serta menghalangi penegakan hukum untuk permasalahan kebakaran rimba,” kata Grita Anindarini, periset Pusat Hukum Lingkungan Indonesia.
Kebakaran rimba yang intensif dari serangan pembakaran tempat di semua Indonesia tiap tahun, dengan kabut asap beracun menebar sampai ke Malaysia serta Singapura. Tempat pertanian dibakar untuk menyiapkan panen tahun kedepan serta untuk menebangi rimba, dengan pembakaran gambut yang kaya karbon sepanjang beberapa minggu serta membuat kritis kesehatan dengan resiko musibah untuk kritis cuaca.
Menteri Lingkungan Hidup Indonesia Siti Nurbaya Bakar menjelaskan di Twitter jika hak-hak warga tradisi serta mereka yang tinggal di teritori rimba mempunyai perlindungan yang semakin besar di bawah undang-undang baru serta jika keharusan perusahaan untuk pelihara teritori rimba sebenarnya semakin lebih ketat.
-
Kemerosotan Besar dalam Hukum Lingkungan
Beberapa praktisi menjelaskan undang-undang itu mengubah di aturan-aturan lingkungan penting yang lain, termasuk juga meniadakan pantauan lingkungan untuk banyak project baru. Ini memadukan izin lingkungan dengan izin usaha serta pengawasan kepatuhan saat ini akan “berbasiskan efek.”
Perusahaan awalnya perlu isi penilaian efek lingkungan, yang disebutkan AMDAL, untuk memandang efek project mereka pada lingkungan serta warga lokal. Saat ini, cuman perusahaan yang kegiatannya memunculkan “efek tinggi” pada lingkungan yang penting memperoleh izin ini.
“Pemerintahan menjelaskan efek tinggi bermakna kegiatan (perusahaan) akan berefek berarti pada lingkungan, apabila mempunyai kegiatan beresiko tinggi harus lakukan riset efek lingkungan,” kata Grita, yang menambah jika tidak jelas apakah yang dimaksud dengan tinggi. kegiatan beresiko atau bagaimana perusahaan akan dipandang. Menurut Grita, perusahaan saat ini perlu konsultasi dengan beberapa orang yang “terserang efek langsung” project, hingga memunculkan kecemasan jika warga lokal serta simpatisan lingkungan akan tersingkir proses dari diskusi. “Benar-benar tidak jelas siapa yang terserang efek langsung,” tuturnya.
Ketentuan baru itu sudah memunculkan kecemasan jika skema cek and balance di mereka yang mencemari atau mengeksploitasi lingkungan akan menyusut.
Ini ialah “kemerosotan besar dalam hukum lingkungan,” kata Grita. Tetapi Menteri Lingkungan Hidup Siti menjelaskan undang-undang itu mempermudah pemerintahan untuk mengambil izin usaha untuk perusahaan yang menyalahi undang-undang lingkungan.
“Dengan menyatukan pengurusan izin AMDAL dengan pengurusan izin usaha, bila ada perusahaan yang menyalahinya, pemerintahan dapat mengambil kedua-duanya sekalian,” kata Menkeu Sri Mulyani di account Twitter resminya. Dia meneruskan jika korporasi yang “bermain” di teritori rimba akan dikenai “sangsi pidana yang keras.”
Beberapa pakar lingkungan menjelaskan Indonesia dapat memakai peluang itu untuk mengembalikan ekonominya dengan berkepanjangan.
“Mereka dapat membuatnya daerah emas untuk perkembangan ekonomi hijau dengan tutupan rimba serta keanekaragaman resapi diberlakukan untuk asset yang tidak ternilai dibanding barang yang akan dijarah,” kata Kine. Reuters memberikan laporan jika bank-bank seperti Citibank serta ANZ menjelaskan bila undang-undang ketenagakerjaan diaplikasikan secara baik, akan ada cuaca investasi yang lebih bagus untuk Indonesia.
Tapi faksi lain dalam industri menjelaskan itu kemungkinan jadi bumerang. Sekumpulan 35 investor global yang mengurus asset USD4,1 triliun keluarkan surat ke pemerintahan Indonesia yang mengingatkan resiko menghancurkan lingkungan, menurut Reuters.
Grita menjelaskan jika hukum lingkungan Indonesia ialah “salah satunya hukum sangat progresif yang kami punya” serta perkembangan sudah diraih dalam tahun-tahun ini untuk tingkatkan perlindungan lingkungan, walau penerapan serta pengawasannya masih loyo. Industri kelapa sawit terutamanya mendapatkan desakan dari konsumen, pemodal, serta barisan warga sipil diantaranya untuk kurangi deforestasi serta penghancuran tempat gambut.
Disamping itu, perusahaan – termasuk juga di Indonesia – makin memiliki komitmen pada kebijaksanaan “Tiada Deforestasi, Tiada Tempat Gambut, Tiada Pemanfaatan” (NDPE) serta importir minyak sawit besar seperti Uni Eropa serta Inggris sedang menimbang standard yang makin ketat untuk import pertanian. 1 proposal Inggris akan larang perusahaan yang tidak bisa menunjukkan rantai suplai mereka tidak berkaitan dengan deforestasi ilegal, serta 21 perusahaan makanan besar, termasuk juga McDonald’s, menjelaskan jika gagasan itu harus diperlebar untuk diaplikasikan kesemua deforestasi.
Kecemasan ada sebab undang-undang baru Indonesia Omnibus Law akan menghindari undang-undang lingkungan negara dari praktek paling baik internasional.
Ada ajakan supaya pemerintahan mengambil undang-undang itu, serta Kine menjelaskan konsentrasinya saat ini ialah pastikan aplikasinya secara “kurangi tingkat kerusakan yang bisa diakibatkan oleh undang-undang di mukanya.”
